DENPASAR, INFO_PAS — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Bali, Dr. Andi Wijaya Rivai, melakukan audiensi ke Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan berkinerja optimal. (20/08)
Kedatangan Kakanwil Ditjenpas Bali disambut langsung oleh Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Satya Pratama, beserta jajaran. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan yang menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan yang semakin solid antara Kanwil Ditjenpas Bali dengan BKN Regional X Denpasar.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai hal strategis yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian serta penguatan koordinasi antarinstansi. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kakanwil Ditjenpas Bali, Dr. Andi Wijaya Rivai, menyampaikan bahwa penguatan sinergi dengan BKN merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola ASN yang semakin baik. Ia menambahkan, kolaborasi antarlembaga tidak hanya diperlukan untuk menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ASN yang memiliki kompetensi, integritas, serta orientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Satya Pratama, menyambut baik audiensi yang dilakukan Kakanwil Ditjenpas Bali beserta jajaran. Pertemuan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat komunikasi dan koordinasi kedua instansi dalam mendukung penyelenggaraan manajemen ASN.
Melalui audiensi ini, Kanwil Ditjenpas Bali menegaskan komitmennya untuk terus membangun jejaring kerja dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah. Sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.