BADUNG, INFO_PAS – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali terus mendorong optimalisasi lahan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemetaan (mapping) lahan di Lapas Kelas IIA Kerobokan dengan melibatkan Dinas Pertanian Provinsi Bali dan para akademisi dari Universitas Warmadewa. Kanwil Ditjenpas Bali dalam kegiatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ni Nyoman Budi Utami, Senin (19/10).
Kegiatan pemetaan lahan bertujuan mengidentifikasi potensi dan kondisi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan serta budidaya berbagai jenis tanaman pangan. Melalui peninjauan langsung, tim melakukan identifikasi terhadap area yang tersedia dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, kondisi lingkungan, serta potensi pengembangan tanaman yang sesuai. Langkah ini diharapkan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pemanfaatan lahan yang efektif, produktif, dan berkelanjutan.
Keterlibatan Dinas Pertanian Provinsi Bali dan akademisi Universitas Warmadewa menjadi bagian penting dalam memberikan pertimbangan teknis terkait pemilihan jenis tanaman yang cocok dibudidayakan di lingkungan Lapas Kerobokan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi lahan, kebutuhan perawatan, serta potensi hasil panen. Dengan perencanaan yang matang, lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal diharapkan dapat dikembangkan menjadi area produktif yang mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Bali berkomitmen mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan Presiden melalui pemanfaatan aset dan sumber daya yang tersedia di lingkungan pemasyarakatan. Optimalisasi lahan tidak hanya diharapkan berkontribusi terhadap ketersediaan bahan pangan, tetapi juga membuka peluang pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui kegiatan pertanian yang produktif. Sinergi antara Kanwil Ditjenpas Bali, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan lahan yang tepat guna serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi penyelenggaraan pemasyarakatan.