DENPASAR, INFO_PAS — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali mengikuti Sosialisasi Teknis Tata Cara Penomoran Naskah Dinas dan Kode Klasifikasi Arsip yang diselenggarakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat administrasi, pejabat fungsional, pegawai, serta pengelola aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kanwil Ditjenpas Bali sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan kearsipan. (13/07)
Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang seragam terkait penerapan tata cara penomoran naskah dinas dan penggunaan kode klasifikasi arsip sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, serta Jadwal Retensi Arsip. Kebijakan ini akan mulai diterapkan secara efektif pada Agustus 2026 sehingga seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diharapkan telah memahami mekanisme administrasi yang baru.
Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh materi mengenai standar penomoran naskah dinas, penerapan kode klasifikasi arsip, serta implementasinya dalam pengelolaan administrasi persuratan melalui aplikasi SRIKANDI. Sosialisasi ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi dan kearsipan, sekaligus memastikan implementasi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 2026 dapat berjalan optimal di seluruh jajaran. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.