Denpasar, INFO-PAS– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Bali menggelar audiensi dengan Gubernur Provinsi Bali yang bertempat di Kantor Gubernur, Provinsi Bali. (11/08)
Hadir dalam Audiensi ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Decky Nurmansyah, yang didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, I Wayan Putu Sutresna, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Bali, Ni Nyoman Budi Utami, Kepala Lapas Kelas IIA Kerobokan, Hudi Ismono, dan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Ni Luh Putu Andiyani.
Audiensi ini bertujuan memperkuat koordinasi dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan di tingkat Kanwil Ditjenpas Bali dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bersama Gubernur selaku Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali.
Kepala Kanwil Ditjenpas Bali, Decky Nurmansyah, menyampaikan bahwa sinergi ini penting untuk memastikan seluruh program pembinaan berjalan optimal, termasuk dalam penentuan lokasi pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah serta instansi kementerian/lembaga terkait di wilayah, guna memastikan keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, audiensi membahas dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap pelaksanaan pemberian Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa bagi narapidana, serta pengurangan masa pidana umum dan pengurangan masa pidana dasawarsa bagi anak binaan di Lapas, Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) se-Indonesia khususnya di wilayah Bali. Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.
Gubernur Bali, I Wayan Koster menyambut baik inisiatif koordinasi ini dan menegaskan komitmen Pemprov Bali untuk mendukung penuh kebijakan serta program pembinaan pemasyarakatan, baik melalui dukungan kebijakan daerah, fasilitas, maupun koordinasi lintas sektor.
Dengan adanya penguatan sinergi ini, diharapkan pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Bali dapat berjalan lebih Profesional, Responsif, Integritas, Modern dan Akuntabel sesuai Core Value Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga para warga binaan dan anak binaan dapat lebih siap kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.