Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Bali, Decky Nurmansyah, menghadiri kegiatan Penyampaian Hasil Opini Ombudsman Republik Indonesia terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar, Kamis (12/2).
Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dari Ombudsman RI kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah atas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan, hasil penilaian ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh penyelenggara layanan untuk terus berbenah dan meningkatkan standar pelayanan, sekaligus menjadi kebanggaan bagi satuan kerja yang telah menunjukkan kinerja optimal.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan doa bersama. Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjenpas Bali, Decky Nurmansyah, menyampaikan bahwa penilaian dari Ombudsman RI bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan cerminan komitmen institusi dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Selanjutnya, Arahan dan Sambutan disampaikan oleh Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Ir. Jemsly Hutabarat, S.H., M.M. Dalam arahannya, beliau menegaskan pentingnya budaya pelayanan yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kepuasan masyarakat. Penilaian opini maladministrasi, menurutnya, bukan hanya sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan perbaikan berkelanjutan.
Kegiatan diakhiri dengan Pengumuman dan Penyerahan Hasil Penilaian Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025. Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Bali yang menerima hasil penilaian adalah:
Bapas Kelas I Denpasar – Kategori Sangat Baik
Lapas Kelas IIB Singaraja – Kategori Sangat Baik
Lapas Kelas IIB Karangasem – Kategori Sangat Baik
Lapas Kelas IIA Kerobokan – Kategori Baik
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan Tinggi Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Ombudsman Perwakilan Wilayah Bali, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Bali, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, serta jajaran pegawai dari lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan Bali.
Melalui capaian ini, diharapkan seluruh jajaran Pemasyarakatan dan Imigrasi di Bali semakin terdorong untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.